Adatiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu. A. Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Pancasila, UUDNRI 1945, dan Bahasa Indonesia. C. Proklamasi, Sumpah Pemuda, dan TNI. D. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, UUDNRI 1945, dan Pancasila. Tujuanhukum adalah untuk bisa mewujudkan keamanan, ketertiban, dan juga keadilan. Tujuan hukum juga dapat menetapkan suatu standar dan menyelesaikan adanya perselisihan. Berikut ini adalah jenis-jenis penggolongan hukum yang berlaku di Indonesia beserta dengan penjelasannya. Jenis-Jenis Hukum 36 Perhatian teori tujuan hukum berikut! 1) Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. 2) Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. 3) Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. 4) Tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Berikutdibawah ini beberapa fungsi ijtihad, diantaranya: Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, jika dilihat dari fungsi ijtihadtersebut, maka ijtihad mendapatkan kedudukan dan legalitas dalam Islam. HukumPublik: Definisi, Macam, dan Contoh Kasusnya. Ilustrasi hukum. (Unsplash). JAKARTA - Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum .". Adanya pasal ini membuat masyarakat yang ada di dalamnya wajib mematuhi segala hukum yang berlaku di Indonesia. Vay Tiền Nhanh Ggads. Jakarta - Tujuan hukum secara umum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Para ahli hukum juga punya beberapa pendapat terkait definisi tujuan apa saja tujuan hukum? Berikut penjelasan buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, para ahli hukum punya definisi tujuan hukum yang berbeda, diantaranya Subekti dalam buku 'Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan'- Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada Van Apeldoorn dalam buku 'Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht'- Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki dalam 'Science et technique en droit prive positif'- Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan 'kepentingan daya guna dan kemanfaatanJeremy Bentham dalam buku 'Introduction to the moral and legislation'- Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitas tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang J Van Kan, dalam buku "Inleiding tot de reschtsweetenschap' menulis antara lain terdapat kaidah-kaidah kesusilaan kesopanan, yang semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam HukumDalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, Glastra van Loon menyebutkan beberapa fungsi hukum yaituMenertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;Menyelesaikan pertikaian;Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di Sjachran Basah berpendapat bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaituDirektif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;Stabilitatif, sebagai pemelihara termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan tujuan hukum telah dipaparkan. Apakah hukum dan undang-undang merupakan satu istilah yang sama? Simak penjelasannya di halaman berikut juga 'Polda Bantah Kriminalisasi Haris-Fatia Sudah Berdasar Fakta Hukum'[GambasVideo 20detik] Tujuan Hukum – Ketika kamu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, hukum dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya karena itu adalah tujuan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri, begitupun dengan Indonesia. Maka dari itu, kamu akan mengenal tujuannya satu-persatu melalui ulasan berikut ini. Apa Itu Hukum?Pengertian Hukum Secara Etimologi1. Black’s Law Dictionary2. Webster’s Compact English Dictionary3. World Book EncyclopediaDefinisi Hukum Menurut Para Ahli1. Aristoteles2. Samidjo3. Satjipto Rahardjo4. Montesquieu5. JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto6. Abdul Manan7. Achmad AliCiri-Ciri HukumUnsur-Unsur HukumJenis-Jenis Hukum1. Hukum Publik2. Hukum PrivatDasar Pembagian Jenis Hukum1. Jenis Hukum Menurut Sumber2. Jenis Hukum Menurut Bentuknya3. Jenis Hukum dan Tempat Berlakunya4. Jenis Hukum Menurut Waktu Berlakunya5. Jenis Hukum Menurut Sifatnya6. Jenis Hukum dari WujudnyaTujuan dan Fungsi Hukum1. Gustav Radbruch2. Sunaryati Hartono3. Teguh Prasetyo4. Mochtar KusumaatmadjaRekomendasi Buku & Artikel TerkaitBuku TerkaitMateri Terkait Fisika Apa Itu Hukum? Istilah tersebut tentunya tidak lagi terasa asing di telinga masyarakat yang sehari-hari menonton televisi untuk mendapatkan berita atau membaca artikel di sosial media. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang dapat mengarahkan setiap warga negara untuk mematuhi aturan di Indonesia. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hukum merupakan adat atau peraturan yang sifatnya mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah, serta penguasa. Peraturan maupun undang-undang digunakan untuk mengatur pergaulan masyarakat. Jika peraturan atau hukum tidak dapat dipatuhi, konsekuensinya adalah terkena sanksi berupa denda, bisa juga penjara. Ketaatan terhadap peraturan atau hukum sebetulnya merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara. Semakin seseorang taat terhadap hukum, maka bisa disimpulkan bahwa akhlaknya baik dan memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap hukum. Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat Pengertian Hukum Secara Etimologi Sebelum mengetahui definisi hukum menurut para ahli, kamu bisa memahami definisi hukum secara umum melalui asal-usul penyebutannya. Karena di setiap negara punya penyebutan berbeda-beda, orang-orang bisa mendefinisikan hukum sendiri sesuai dengan pendapatnya. 1. Black’s Law Dictionary Hukum dalam artian keseluruhan atau umum bertindak sebagai penguasa yang sifatnya mengendalikan dan mengikat secara sah. Hukum adalah sesuatu yang harus ditaati oleh seluruh warga negara karena terancam konsekuensi dan sanksi jika tidak menurutinya. 2. Webster’s Compact English Dictionary Hukum merupakan segala pengaturan untuk mengatur tingkah laku dalam suatu komunitas yang terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh pihak berwenang. 3. World Book Encyclopedia Hukum merupakan seperangkat aturan yang dilaksanakan dengan polisi, pemerintah, pengadilan, dan para pejabat tinggi lainnya. Namun, tidak hanya menurut law, sebutan hukum dalam bahasa Inggris karena sebutannya dalam bahasa Belanda atau Recht berarti tuntutan, pemerintahan, serta bimbingan. Orang yang memiliki pekerjaan atau kuasa untuk mengatur pemerintahan memberikan peran penting jika dilihat dari definisi ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi hukum secara etimologi berhubungan dengan keadilan, ketaatan atau orde yang dapat menimbulkan perdamaian, peraturan yang berisi norma, serta kewibawaan. Definisi Hukum Menurut Para Ahli Para ahli juga mengungkapkan pendapatnya atau definisi yang tepat untuk menggambarkan hukum. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Aristoteles Menurut Aristoteles, hukum menjadi kumpulan aturan yang dapat mengingkat atau berlaku di lingkungan masyarakat. Namun, tidak hanya itu saja karena hukum dapat berlaku untuk hakim itu sendiri atau seseorang yang dapat mengurus berbagai keperluan yang memiliki kaitan terhadap hukum. Dengan kata lain, hukum ada bukan hanya untuk masyarakat saja, melainkan patut untuk ditaati oleh para pejabat atau petinggi negara. Hukum berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, setara untuk siapa saja. 2. Samidjo Menurut beliau, hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, berisi suatu perintah atau larangan, serta izin untuk berbuat sesuatu. Peraturan ini dibuat untuk mengkoordinasi tata tertib yang berlaku di kalangan masyarakat. 3. Satjipto Rahardjo Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga menjadi lebih benar dan sesuai. 4. Montesquieu Hukum menjadi gejala sosial atau perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan etnis, sejarah, politik, dan faktor-faktor lainnya dari masyarakat. Karena itulah, hukum sebuah negara kerap kali dibandingkan dengan hukum negara lainnya. 5. JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi dan instansi tertentu yang memiliki sifat memaksa. Peraturan dapat mempengaruhi perilaku manusia. 6. Abdul Manan Menurut Abdul Manan, hukum merupakan serangkaian aturan yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum memiliki ciri khas yang tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu menjadi organ dari seragam peraturan-peraturan abstrak. Hukum juga bertindak untuk mengatur serangkaian kepentingan manusia dalam bertindak, sehingga siapapun yang melanggar atau bersalah akan mendapatkan sanksi. 7. Achmad Ali Achmad Ali berpendapat bahwa seperangkat asas-asas hukum dan aturannya, serta norma dapat berperan untuk membantu penetapan perbuatan yang tidak boleh dilakukan hingga benar. Hukum bisa saja tidak diakui oleh sebuah negara dan dalam realitasnya memiliki faktor eksternal yang meliputi budaya, sosial, politik, dan ekonomi dengan faktor internal berupa psikologis. Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis Guna membedakan yang mana aturan dan hukum, kamu harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk memahami dan menghargai keberadaan hukum untuk mensejahterakan masyarakat. Hukum meliputi berbagai aturan yang dapat menentukan tingkah laku masyarakat dan menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan tersebut juga disebut sebagai hukum di negara. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata tertib di masyarakat. Dengan begitu, ciri-ciri hukum yang paling utama adalah memiliki larangan atau perintah yang harus ditaati oleh orang-orang. Beberapa literatur telah menggabungkan unsur-unsur hukum dengan ciri-ciri hukum yang sudah disebutkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri hukum secara resmi adalah sebagai berikut. Berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesamanya. Peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk membuat hukum. Peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya. Sanksi untuk orang yang melanggarnya bersifat tetap dan tegas. Perintah-perintah yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara. Unsur-Unsur Hukum Lantas, apa saja yang harus termuat dalam hukum, sehingga tujuan tadi dapat terwujud? Terdapat empat unsur hukum yang dapat kamu pahami dalam perumusannya. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan yang dilaksanakan pada lingkungannya. Hukum tidak boleh dibuat oleh rakyat biasa, tanpa tujuan atau persetujuan tertentu. Peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan dipatuhi oleh masyarakat luas. Itulah mengapa penegakannya bersifat memaksa dan benar-benar harus dihormati. Jenis-Jenis Hukum Nah, setelah mengenal ciri-ciri dan unsur-unsur hukum yang memiliki cara serupa untuk penegakannya dalam masyarakat, kamu harus mengenal jenis-jenisnya. Memangnya, seberapa banyak, sih hukum yang berlaku di Indonesia? Ada beragam jenis hukum yang bisa kamu kenali, tetapi pembagiannya dilakukan berdasarkan beberapa dasar pembagi. Meski masih terbilang umum, kita bisa memulai pembagian hukum dengan hukum privat dan hukum publik. 1. Hukum Publik Ketika mendengar istilah publik, apakah kamu mendapatkan gambaran untuk lingkungan yang bebas, lebih umum, dan ramai di kalangan masyarakat? Hukum publik menjadi peraturan hukum yang berperan untuk mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang memiliki kepentingan umum. Hukum yang satu ini seharusnya sudah familiar untuk kamu ketahui karena salah satu bagian dari hukum publik adalah hukum pidana. Pasti sudah tahu kalau hukum pidana merujuk pada hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan individu mengenai kejahatan atau pelanggaran. Kepentingan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut masih bersifat umum. Contoh dari pelanggaran hukum publik adalah pembunuhan, pencurian, pemalsuan, korupsi, pencurian, dan tindakan yang diatur oleh hukum pidana. Namun, tidak hanya hukum pidana saja yang menjadi bagiannya karena terdapat hukum administrasi dan tata negara. 2. Hukum Privat Kalau privat, pastinya bersifat pribadi dan tidak banyak diketahui atau digunakan oleh orang-orang. Memang tidak salah karena hukum yang satu ini mengatur hubungan antar manusia, satu individu dengan individu lainnya untuk kepentingan perorangan. Jenis-jenisnya adalah hukum perdata, hukum dagang, dan juga hukum sipil. Hukum perdata merupakan peraturan yang memiliki rangkaian yang dapat mengatur satu hal dengan hal lainnya. Dari hukum perdata, asas pokok terhadap otonomi warga merupakan milik sendiri. Jadi, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mempertahankan pendapat mereka atau kehendak sendiri, tetapi tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Contoh kasus atau perihal yang ditangani oleh hukum perdata adalah perceraian, pencemaran nama baik, alih warisan, dan masih banyak lagi. Dasar Pembagian Jenis Hukum Katanya, hukum dibagi sesuai dasar atau kategorinya? Memang, tidak hanya sampai disitu saja karena masih ada dasar pembagian lainnya, selain hukum publik dan hukum privat yang sudah kamu pahami. Dasar pembagian ini bisa berupa tempat berlaku atau sumbernya. 1. Jenis Hukum Menurut Sumber Jenis hukum juga bisa dikategorikan atau dibagi sesuai dengan sumber, serta asal hukum yang diciptakan. Hal ini mengingat bahwa hukum tidak hanya berlaku pada suatu negara saja, tetapi juga sudah ada sejak lahir dan berlakunya. Sumber yang pertama adalah undang-undang. Kalau membicarakan soal pedoman Indonesia, undang-undang menjadi salah satu wujud utama yang dapat digunakan untuk menciptakan perdamaian di lingkungan. Undang-undang dibuat oleh perangkat negara yang memiliki wewenang untuk dasar tertentu dengan sifat mengingat atau memaksa. Kebiasaan custom. Kamu yang biasanya selalu bermain gadget di rumah atau makan malam bersama keluarga dapat menyebutnya sebagai kebiasaan. Mengenai kebiasaan, tidak hanya berhenti pada tingkat laku atau kegiatan sehari-hari saja yang dianggap biasa. Hal tersebut dapat menjadi membentuk hukum yang berlaku. Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang berasal dari pengadilan, sesuai dengan nama atau penyebutannya. Putusan hakim terdahulu sudah dianggap tepat untuk diikuti oleh pengadilan dan setelahnya. Traktat dapat berarti perjanjian yang dibuat oleh sebuah negara atau negara dengan pengesahan. Sifat dari perjanjian ini adalah mengikat negara yang bersangkutan, bahkan seluruh warga negaranya. Istilah doktrin pastinya sudah tidak asing lagi jika kita membahas terkait hukum. Jenis hukum yang satu ini berasal dari anggapan maupun pendapat para ahli, sehingga pengaruhnya sangat besar untuk perkembangan hukum. 2. Jenis Hukum Menurut Bentuknya Hukum memiliki kedua wujud atau bentuknya sendiri, sehingga lebih mudah digunakan, serta dibedakan. Baik dari apapun bentuk hukum ini, keduanya sama-sama digunakan dan harus dihargai oleh masyarakat. Hukum tertulis merupakan hukum yang harus dituliskan dan tercantum dalam undang-undang. Misalnya, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, KUHP, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Hukum tidak tertulis sama dengan kebiasaan yang sudah dibicarakan, di mana kebiasaan masyarakat juga dijalankan menurut hukum. Meski tidak terlihat atau tidak dapat dibaca, hukum ini juga bersifat memaksa dan mengikat. 3. Jenis Hukum dan Tempat Berlakunya Jenis hukum dari tempat berlakunya terbagi menjadi dua, yakni hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional merupakan peraturan yang berlaku dalam suatu negara layaknya Undang-Undang Dasar 1945. Hukum internasional merupakan peraturan yang bersifat global dan mengatur hubungan internasional secara luas. Misalnya, konvensi hukum laut oleh PBB yang telah dicetuskan pada tahun 1982. Konversi ini bermanfaat untuk mengatur penggunaan laut bagi sejumlah negara-negara global. 4. Jenis Hukum Menurut Waktu Berlakunya Ada tiga jenis hukum yang terbagi berdasarkan waktu berlakunya, yakni ius constitutum hukum positif, Ius Constituendum, dan Ius Naturale hukum asasi. Hukum positif adalah hukum yang dapat berlaku di masyarakat dalam suatu negara tertentu. Jenis kedua adalah peraturan yang diharapkan dapat terus berlaku, hingga ke masa yang akan datang. Jenis naturale adalah jenis hukum yang abadi dan dapat berlaku selama-lamanya untuk siapapun, serta di mana saja. 5. Jenis Hukum Menurut Sifatnya Jenis hukum dari sifatnya terbagi atas hukum yang memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa artinya akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang berani melanggar. Hukum yang mengatur sifatnya tidak sebatas mengatur dan tetap memiliki sanksi tegas, seperti hukum perdata. 6. Jenis Hukum dari Wujudnya Wujud untuk hukum terbagi menjadi subjektif dan objektif. Hukum objektif adalah hukum pidana yang dapat berlaku untuk semua masyarakat, sementara hukum subjektif timbul karena reaksi dari hukum objektif dan orang-orang tertentu. Dengan begitu, akan mudah timbul hak dan kewajiban untuk orang-orang tertentu tersebut. Misalnya saja, hubungan antara penjual dengan pembeli. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum Tujuan dan Fungsi Hukum Mungkin kamu selalu bertanya-tanya, mengapa harus ada hukum di suatu negara? Mengapa tidak membiarkan masyarakat hidup bebas saja sesuai keinginannya? Setiap negara memang memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Terkait dengan hal tersebut, beberapa ahli negara juga menyampaikannya dalam beberapa list berikut. 1. Gustav Radbruch Gustav menyebut bahwa tujuan hukum adalah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat. 2. Sunaryati Hartono Sunaryati menuliskan bahwa hukum menjadi alat, sarana, serta langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Menurutnya, setiap negara pasti memiliki cita-cita atau impian yang harus dicapai. Hukum dianggap sebagai alat atau penindak berlakunya hukum yang ada di masyarakat. 3. Teguh Prasetyo Teguh menyajikan fungsi atau tujuan hukum dalam tiga penjabaran, yakni to provide subsistence fungsi memberi penghidupan, to provide security memberikan perlindungan, to attain equity guna mencapai kebersamaan, serta to provide abundance memberikan kelimpahan. 4. Mochtar Kusumaatmadja Tujuan hukum menurut Mochtar adalah untuk memelihara keteraturan kepastian, serta ketertiban. Menurutnya, manusia tidak akan hidup dengan baik atau teratur jika tidak dibimbing secara langsung oleh hukum. Dalam kehidupan yang tidak teratur, manusia tidak dapat mencapai keinginan atau mengembangkan bakatnya. Melihat dari pendapat-pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah sebagai berikut. Menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan. Menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat. Menjadi pedoman yang baik untuk perilaku masyarakat. Melindungi HAM Hak Asasi Manusia dari setiap individu untuk mewujudkan sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nah, tidak cukup bagi hukum untuk sekedar hadir dan bermanfaat di tengah masyarakat. Kamu sebagai warga negara harus menghargai keberadaannya dan membantunya lebih dikenali oleh sesama manusia yang lainnya. Rekomendasi Buku & Artikel Terkait ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien Hukum merupakan sebuah sistem paling penting yang menjadi media pelaksanaan di dalam sebuah kekuasaan lembaga. Hukum memainkan peranan sebagai perantara jika terjadi kasus penyalahgunaan atau pelanggaran dalam semua bidang, baik politik, ekonomi maupun sosial. Untuk memainkan fungsinya dengan lebih maksimal, hukum terbagi atas dua tipe, yaitu hukum pidana dan perdata, yang mana proses jalannya perkara serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga berbeda. Jika anda berbicara tentang tujuan dari dibuatnya hukum, maka tujuan hukum secara umum adalah sebagai berikut 1. Untuk mengatur berjalannya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan damai. Dengan ini maka prinsip keadilan bisa diterapkan. 2. Melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain. Sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 3. Sebagai jaminan bahwa setiap orang tidak melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak kerugian pada individu lain. Dalam arti lain, mengatur pergaulan manusia. Tujuan Hukum Menurut Ahli Para ahli memiliki pandangan berbeda mengenai tujuan hukum. Hal ini penting untuk diketahui sebagai bahan referensi sehingga bisa mencapai kualitas yang diinginkan. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum menurut ahli Purnadi Dan Soerjono Soekanto Menurut kedua ahli tersebut, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia. Umumnya terdiri atas ketenangan intern setiap individu serta ketertiban ekstern antar individu dalam komunitas sosial masyarakat. Aristoteles Aristoteles menyatakan, bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah demi keadilan. Dalam arti yang lebih luas, hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan secara merata kepada umat manusia, dengan cara memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi hak dari individu tersebut. Roscoe Pound Pound menyatakan bahwa hukum merupakan alat untuk melakukan perubahan sosial yang akan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang jauh lebih baik, baik secara individu atau dalam kelompok sosial. Suharjo Mantan menteri kehakiman ini menyatakan, bahwa hukum bertujuan untuk memberi pengayoman atau perlindungan kepada manusia secara pasif maupun aktif. Secara pasif berarti dilakukan dengan cara membuat suatu upaya pencegahan atas percobaan penyalahgunaan hak atau sikap sewenang-wenang yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan secara aktif berarti melakukan suatu usaha guna menciptakan situasi sosial yang manusiawi. Van Apeldorn Apeldorn menyebutkan, bahwa tujuan dari hukum adalah demi menciptakan sebuah situasi kemasyarakatan yang berjalan secara tertib, adil dan damai. Sebagaimana hukum menginginkan kedamaian. Bellefroid Definisi tujuan hukum menurut Bellefroid adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan umum publik. Dengan kata lain adalah bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan di atas segalanya. Geny Meuvissen 1994 Hukum memiliki tujuan guna merealisasikan keadilan dengan berdasarkan pada satu unsur dari keadilan, yaitu kepentingan daya guna serta pemanfaatan. Prof Subekti Hukum dibuat untuk menyelenggarakan ketertiban serta keadilan yang menjadi syarat pokok guna menghadirkan kebahagiaan dan juga kemakmuran bagi setiap manusia. Pengertian Teori Tujuan Hukum Dalam literatur sistem hukum, terdapat dua teori yang menjadi landasan tujuan hukum, yaitu teori etis, utilities dan yuridis. Berikut di bawah ini pemaparan pengertian teori tujuan hukum yang telah disederhanakan 1. Teori Etis Teori ini menjadikan etika sebagai fondasi dasar. Dimana isi komponen dalam suatu hukum ditentukan oleh sikap kepercayaan etis mengenai definisi adil atau tidak. Dalam teori etis, tujuan dari hukum adalah hanya untuk menegakkan keadilan, dan kemudian menyerahkannya kepada individu atau kelompok yang memiliki hak atas keadilan tersebut. Penganut teori ini adalah ilmuwan Aristoteles. Dimana ia juga membaginya atas dua macam keadilan, yaitu distributive justice verdelende dan remedial justice. Distributive justice menuntut supaya setiap individu mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hak yang dimaksud berlandaskan dengan jumlah kekayaan, tingkat pendidikan, status sosial dan sebagainya. Sedangkan remedial justice berlandaskan pada dimana setiap individu mendapatkan hak sama banyaknya dengan individu lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, remedial justice adalah kewajiban setiap manusia terhadap sesamanya. 2. Teori Utilities Pada teori ini, tujuan hukum yang paling utama adalah bermanfaat bagi orang banyak. Menurut utilities, hukum memiliki peran mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham. 3. Teori Kepastian Hukum Yuridis Teori ini mempelajari tujuan hukum dari segi normatif, yaitu lebih kepada memberikan perlindungan kepada setiap orang supaya apa yang menjadi haknya tidak bisa diganggu oleh orang lain. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa tujuan pertama dan paling utama dari hukum adalah ketertiban. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan ketertiban menjadi pokok dari terciptanya stuktur sosial yang teratur. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman. Purnadi Dan Soerjono SoekantoAristotelesRoscoe PoundSuharjoVan ApeldornBellefroidGeny Meuvissen 1994Prof Subekti Teori Etis2. Teori Utilities3. Teori Kepastian Hukum Yuridis Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Hukum? Mungkin anda pernah mendengar kata Hukum? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, ciri, unsur, jenis, sistem, macam, tujuan, fungsi, manfaat dan contoh. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian Hukum Hukum ialah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Berikut ini terdapat 25 pendapat dari para ahli mengenai hukum, yakni sebagai berikut Menurut Van Kan, Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusai di dalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib. Menurut Utrecht, Hukum ialah himpunan peraturan baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Menurut Wiryono Kusumo, Hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga institutions dan proses-proses processes yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Menurut Lily Rasjidi, Hukum bukan sekedar merupakan norma melainkan juga institusi. 6. Menurut Soetandyo Wigjosoebroto Menurut Soetandyo Wigjosoebroto, Bahwa tidak ada yang konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep hukum sebagai asas moralitas, hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, dan yang ketiga, hukum dikonsepkan sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Menurut Goodhart, Hukum ialah keseluruhan dari peraturan yang dipakai oleh pengadilan. Menurut Austin, Hukum ialah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi. Menurut Hans Kelsen, Hukum ialah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan. Menurut Marx, Hukum ialah pengemban amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan memarakkan kehidupannya lewat exploitasi- exploitasi yang luas. Sehingga hukum bukan saja berfungsi sebagai fungsi politik saja akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi. Menurut Montesquieu, Hukum ialah gejala sosial dan bahwa perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan alam, sejarah, etnis, politik, dan faktor-faktor lain dari tatanan masyarakat. Oleh karena itu hukum suatu bangsa harus dibandingkan dengan hukum bangsa lainnya. Menurut Bambang Sunggono, Hukum ialah sebagai subordinasi atau merupakan produk dari kepentinga-kepentingan politik. Menurut Thomas Aquinas, Hukum ialah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Menurut Leon Duguit, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut Immanuel Kant, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut Amin, Hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Menurut Simorangkir, Dan Woerjono Sastropranoto, Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Menurut Tirtaatmidja, Hukum ialah semua aturan norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mestinya mengganti kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu – akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu. Hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan. Menurutnya hukum ialah aturan-aturan yang didalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Menurutnya hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, dengan kata lain hukum ialah mengatur berbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ialah segala peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, yang pada intinya segala peraturan tersebut berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Ciri-Ciri Hukum Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri hukum, yakni sebagai berikut Adanya perintah ataupun larangan Perintah ataupun larangan itu harus ditaati oleh setiap orang Unsur-Unsur Hukum Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur hukum, yakni sebagai berikut Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya Peraturan bersifat memaksa Peraturan mempunyai sanksi yang tegas Jenis-Jenis Hukum Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis hukum yaitu Hukum Adat Adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Hukum Publik Adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Atau Hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentang masyarakat dan menjadi Hukum perlindungan Publik. Hukum Privat Hukum yang mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Positif atau ius constitutum Adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUH Perdata, persoalah pidana diatur melalui KUH Pidana, dll. Hukum Pidana Adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sistem Hukum di Indonesia Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Macam-macam Pembagian Hukum Berikut ini adalah macam-macam pembagian hukum yaitu Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan Hukum tidak tertulis hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional. Ius constitutum hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum asasi hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum. Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara. Fungsi Hukum Apabila kita perhatikan definisi-definisi hukum atau rumusan dari para sarjana hukum tersebut, pada dasarnya kita dapat menemukan adanya unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum. Adapun fungsi dari hukum adalah, sebagai berikut Sebagai Perlindungan, Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya; Fungsi Keadilan, Hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia; dan Dalam Pembangunan, Hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara. Fungsi dari hukum secara umum adalah Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia; Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; Hukum berfungsi sebagai alat perubahan social penggerak pembangunan; Sebagai alat kritik fungsi kritis; dan Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Tugas dari Hukum adalah sebagai berikut Menjamin adanya kepastian hukum; Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian; dan Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Manfaat Hukum Manfaat yang di dapatkan oleh suatu negara dari adanya hukum internasional adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan eksistensi keberadaan suatu negara tersebut dalam tata pergaulan internasional, selain itu karena adanya hukum internasional maka dapat menciptakan perdamaian dan kesejahteraan hidup dalam rangka mengembangkan pembangunan disegala bidang bagi negara yang melakukan perjanjian internasional melalui hubungan dan kerjasama internasional itu karena mereka dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari negaranya serta melakukan timbal balik dengan negara lainnya, karena setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dapat memperkuat lagi keyakinan hak-hak dasar manusia kemuliaan dan derajat manusia, hak-hak yang sama dari pria dan wanita segala bangsa baik yang besar maupun yang kecil dan menciptakan kesabaran dan hidup bersama sebagai tetangga yang baik dalam keadaan damai dan terjamin. Manfaat hukum internasional bagi Indonesia adalah memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasional juwana, 2011. Contohnya konsep negara kepulauan harus mengikuti ketentuan hukum internasional. Selain itu manfaat hukum internasionak bagi Indonesia adalah dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus Sipadan-Ligitan walaupun kalah. Menyelesaikan kasus GAM dengan bantuan negara Swedia, Timor Leste dan sebagainya. Contoh Hukum Berikut ini adalah beberapa contoh hukum yaitu Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Adat Hukum Internasional Hukum Islam Contoh Konvensi dalam Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus satu hari menjelang peringatan Hari kemerdekaan RI Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus Peletakan Posisi Photo Presiden dan Wakil Presiden di Kantor-kantor pemerintahan. Pemberian grasi , amnestis , abolisi atau rehabilitasi pada hari kemerdekaan , hari raya keagamaan secara serentak. Setiap Sidang DPR dengan anggota baru maka dipilih menjadi ketua sementara dan wakil ketua sementara sebelum terpilihnya Ketua dan wakil ketua MPR/DPR dengan memperhatikan umur anggota yang tertua dan yang termuda. Setiap pergantian periode kepemimpinan maka kabinet juga akan ikut berganti, bahkan presiden sama sekalipun. Program 100 hari kerja kabinet baru. Menyambut tamu negara/daerah juga yang paling sering menyajikan tari-tarian. Acara menyerahkan cinderamata dengan tamu negara. Tata Cara Pemilihan Menteri Kabinet oleh Presiden Terpilih. Demikian Penjelasan Materi Tentang Hukum Adalah Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri, Unsur, Jenis, Sistem, Macam, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Contoh Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi dan Mahasiswa

berikut ini yang tidak termasuk tujuan hukum adalah